PARTISIPASI POLITIK

Fajri Sanusi
151090192
Teori Perbandingan Politik
kelas G

PARTISIPASI POLITIK

Resume, Review, komentar

Sumber : Dasar-Dasar Ilmu Politik ( Miriam Budiardjo )
Perbandingan Sistem Politik ( Mohtar Mas’oed )

RESUME

Partisipasi politik secara umum dapat dikatakan suatu kegiatan yang secara aktif ikut dalam kehidupan politik. Cara untuk melakukannya antara lain dengan memilih pimpinan negara, yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan kontak atau lobbi dengan orang-orang yang secara langsung membuat kebijakan publik, atau menjadi anggota partai.

Partisipasi politik juga dapat menggambarkan kesadaran politik di masyarakat. Dengan ide bahwa seseorang yang sadar secara politik akan melakukan kegiatan yang menurut mereka memmiliki efek politik. Dinegara demokrasi umunya dianggap bahwa semakin banyaknya pertisipasi dalam masyarakat, maka akan menunjukan bahwa banyak orang yang sadar akan keadaan politik sehingga dengan begitu menunjukan ttingginya tingkat keabsahan pemerintah yang sedang berkuasa. Sedangkan jika partisipasi politik rendah, maka dianggap banyak warga yang tidak memberi perhatian pada masalah kenegaraan. Dan juga dikhawatirkan, jika aspirasi masyarakat tidak tersampaikan maka pemimpin hanya akan memperhatikan kepentingan beberapa kelompok saja. Dan secara umum, rendahnya partisipasi di artikan rendahnya legitimasi.

Para sarjana yang mengamati masyarakat demokrasi barat cenderung menganggap bahwa partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan tanpa paksaan atau dari tekanan siapapun. Akan tetapi sarjana yang memperhatikan negara-negara komunis beranggapan bahwa partisipasi yang tidak sukarela juga tercakup. Sebab sangat sulit membedakan partisipasi sukarela murni, dengan yang dipaksakan secara terselubung. Hingga mungkin dapat dikatakan bahwa di setiap partisipasi ada unsur paksaan walaupun di negara barat hal-hal seperti ini jauh lebih sedikit dari negara otoriter. Dan di negara berkembang terdapatterdapat kombinasi yang berbeda-beda antar paksaan dan sukarela. Dan umumnya partisipasi politk digambarkan melalui kegiatan-kegiatan positif, namun Huntington dan Nelson menganggap kegiatan yang memiliki unsur negatif seperti, demonstrasi, teror, pembunuhan politik dan sebagainya juga merupakan bagian dari partisipasi politik.

Selain partisipan politik, ada juga sekelompok orang yang tidak ikut dalam partisipasi politik yang disebut apati. Ada beberapa pendapat yang menjelaskan sebab dari sifat ini. Mereka tidak perduli dengan kegiatan politik atau kurang paham mengenai masalah politik. Adapula yang tidak yakin bahwa partisipasi mereka akan mempengaruhi kebijakan pemerintah. Dan adapula yang sengaja tidak berpartisipasi karna di lingkungannya hal itu di anggap biasa.

Namun tidak semua beranggapan bahwa sikap apatis itu buruk. Karna sebagian beanggapan bahwa jika warga berpastisipasi secara fanatik akan rawan menimbulkan konflik, fragmentasi, dan instabilitas sebagai bentuk ketidakpuasan. Dan adajuga yang beranggapan karna keadaan sudah baik. Hingga siapapun yang memimpin, tak akan merubah keadaan. Atu juga bisa sebagai kepuasan atas keadaan. Tapi semua sepakat, bahwa titik pentingnya ialah untuk meneliti apa penyebab dari sifat apatis ini.

Disini Miriam membagi partisipasi politik menurut jenis negara tempat berlangsungnya partisipasi politik tersebut. Yakni di negara Otoriter, Demokratis, dan di negara berkembang.

Partisipasi politik di negara Otoriter.
Dinegara otoriter seperti komunis di masa lampau, partisipasi politik yang besar adalah hal yang sewajarnya, karna secara formal, kekuasaan ada di tangan rakyat. Namun tujuan utama dari partisipasi massa ini ialah agar masyarakat yang terbelakang menjadi modern, produktif, kuat, dan berideologi kuat. Dan itu membutuhkan disiplin dan pengarahan ketat dari monopoli partai politik.

Presentase partai politik menjadi tinggi di sini sebab rezim yang ada benar-benar ingin menunjukan ke absahannya. Dan disini sangat berbeda dengan negara demokrasi. Sebab hanya ada satu calon dari setiap kursi untuk di perebutkan. Dan para calon tersebut harus melewati proses penyaringan yang di selnggarakan oleh partai komunis.

Di sini partisipasi politik juga dapat dilakukan dengan memasuki organisasi-organisasi yang berada dalam kontrol partai. Pemerintah juga menghadapi dilema tentang bagaimana memperluas partisipasi tanpa mengendorkan kontrol. Sebab akan ada bahaya timbulnya konflik yang merusak stabilitas pemerintahan.

Partisipasi politik di negara demokratis
Tidak seperti di negara komunis yang hanya memilki satu partai, disini ada dua atau lebih partai. Jadi partisipasi politik menjadi gambaran tentang kepedulian masyarakat tentang keadaan pemerintahan atau keadaan politik. Disini jadi dapat diklasifikasikan menurut intensitas masing-masing kelompok masyarakat terhadap kegiatan politik. Seperti adanya kelompok yang benar-benar aktif secara intensif dalam dunia politik seperti pejabat publik atau pejabat publik, elit parpol, ketua kelompok kepentingan bahkan ada yang memasukan teroris dalam kelompok ini. Ada pula kelompok yang berpartisipasi dalam kegiatan politik secara temporer. Seperti tim sukses saat kampanye, anggota partai politik, dll. Ada pula yang di sebut penonton, sebab hanya seperti pengawas dan tidak banyak terlibat dalam kegiatan politik, seperti pe-lobby, pemilih dalam pemilu, orang yang terlibat diskusi politik, dan pengamat dalam pembangunan politik. Dan yang terakhir adalah kelompok yang sama sekali tak peduli dengan keadaan politik yang di sebut golongan apolitis.

Partisipasi politik di negara berkembang
Kebanyakan negara baru yang berkembang ingin mengejar pembangunan untuk mengejar ketertinggalan mereka. Dan mereka cenderung membutuhkan partisipasi politik politik dari masyarakat untuk menangani masalah-masalah yang di timbulkan dari perbedaan etnis, ras, suku, dan agama. Yang diharapkan akan membentuk identitas nasional dan loyalitas kepada negara.namun di beberapa negara berkembang partisipasi secara sukarela sangat sulit di temui. Dan ini menjadi masalah, sebab jika peningkatan partisipasi gagal maka dapat terjadi 2 hal. Yakni “anomi” atau malah “revolusi”. Sedang dalam negara yang pembangunannya agak lancar, dimana banyak terjadi peningkatan urbanisasi, pendidikan, dan komunikasi massa mengakibatkan peningkatan partisipasi yang drastis juga. Melalui bermacam-macam organisasi. Sehingga terjadi peningkatan tuntutan pada pemeintah yang dapat mengakibatkan rusaknya stabilitas nasional menurut elit-elit politik, padahal kestabilan nasional sangat di butuhkan untuk menjalankan kebijakan publik. Hingga, jalan yang paling baik ialah dengan peningkatan secara bertahap, sehinga institusi dan rakyat dapat membiasakan diri.

REVIEW

Di dalam bukunya, Miriam mengklasifikasikan pasrtispasi politik melalui jenis negaranya. Yakni ada otoritarian, demokrasi, dan di negara yang berkembang. Dan dijelaskan kelebihan dan tantangan-tantangan yang di hadapi.tapi di buku Mohtar, di jelaskan lebih mendalam tentang hal-hal yang dapat meningkatkan partisipasi politik.seperti modernisasi, penyebarluasan pendidikan dan komunikasi massa, konflik diantara elit politik, dan meningktnya keterlibatan pemerintah dalam urusan sosial,ekonomi, dan budaya.

Dibuku Mohtar juga di terangkan dengan lebih explicit tentang bentuk-bentuk partisipasi. Seperti pemberian suara, diskusi politik, kampanye, kegiatan kelompok kepentingan, komunikasi dengan elit politik yang berkuasa,demonstrasi, dan pemberontakan untuk revolusi.

Pemberian suara dalam negara otorier berpartai tunggal lebih sebagai alat pembuktian dukungan pada penguasa. Bukan penunjukan siapa yang seharusnya berkuasa. Sebab partai politik lebih sebagai alat untuk propaganda dan memobilisasi rakyat. Penolakan memberi suara bisa di anggap sebagai protes diam-diam.

Ada juga cara-cara yang non-konvesional seperti kekerasan dalam politik yang banyak dilihat dalam banyak pembunuhan berdasarkan politik di Amerika. Seperti pembunuhan John F Kennedy, Malcom X, John luther king. Dll . tindak kekerasan yang lebih umum adalah kudeta. Yang dilakukan oleh sekelompok orang konspirator yang ingin munculnnya pemerintahan baru atau rezim baru. Biasanya dari kalangan militer yang tidak puas atas kepemerintahan sipil.

Dijelaskan pula bahwa ciri sosial sangat berpengaruh pada partisipasi politik. Di hampir setiap negara. Partisipan politik banyak datang dari kaum cendikiawan. Sebab kaum cendikiawan atau akademis ini cenderung memiliki pengetahuan luas, minat, kemampuan dalam berpolitik.

Partai politik juga di sebut sebut sangat berpengaruh pada partisipasi politik. Sebagai contoh, di negara yang partainya telah memperjuangkan hak suatu kaum akan memiliki partisipan politik yang lebih banyak dari kaum itu. Seperti kaum buruh di inggris.yang karna telah memperjuangkan hak serikat buruh dan menggerakkan partai buruh, hingga buruh di inggris banyak yang aktif dalam kegiatan politik.

KOMENTAR

Di buku Miriam partisipasi politik digambarkan secara umum berdasarkan jenis negaranya namun lebih mendalam di pendefinisiannya dan secara jelas membagi golongan masyarakat berdasarkan ke intensitasnya dalam partisipasi politik. Sedan dalam buku Mohtar, lebih membahas secara mendalam tentang penyebab umum peningkatan partisipasi politik dalam masyarakat dan bentuk-bentuk serta yang berperan dalam partisipasi politik.

Partisipasi politik bisa dikatakan vital sebab bisa mendeskripsikan keabsahan legitimasi pemerintah yang sedang berkuasa. Walaupun dengan semakin tingginya partisipasi politik harus diimbangi dengan kedewasaan politik serta rasa integritas yang tinggi juga.karna menurut saya, pengambilan kebijakan politik haruslah dilakukan oleh orang yang memiliki pengetahuan dan rasa nasionalis yang tinggi. Sebab adalah kecerobohan jika membiarkan pembentukan kebijakan publik di buat oleh orang yang berpandangan sempit dan hanya memiliki rasai egois yang tinggi. Dengan artian, jika masyarakat telah hampir seluruhnya dewasa dalam politik serta memiliki pengetahuan dan rasa integritas yang tinggi, maka barulah partisipan langsung yang mengikut sertakan seluruh rakyat dalam masyarakat layak di terapkan.